UNPK Pendidikan Kesetaraan Paket C dilaksanakan hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 8 Juli 2011. Pada hari H pelaksanaan UNPK Paket C tersebut tepat bersamaan dengan perayaan hari besar keagamaan bagi umat Hindu terutamanya di Pulau Bali. Perayaan hari keagamaan ini sudah dimulai hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 yakni hari Penampahaan Galungan. Kemudian hari Rabu tanggal 6 Juni 2011 adalah puncaknya yakni hari Raya Galungan serta hari Kamis adalah Umanis Galungan. Jadi rentetan hari-hari yang disebutkan diatas adalah hari-hari yang sangat penting buat umat Hindu. Namun justru pada saat itulah UNPK Paket C dilaksanakan secara nasional. Tentu bagi peserta UNPK Paket C dari dan di Provensi Bali yang notabene mayoritas penduduknya beragama Hindu hal seperti ini menimbulkan dilemma. Meski secara nasional hari raya Galungan dan Kuningan belum diakui sebagai hari libur keagamaan dan menjadi libur nasional, setidaknya sebagai sesama anak bangsa yang merupakan bagian NKRI ini sepatutnya para pengambil keputusan di pemerintah pusat cq Departeman Pendidikan Nasional mempertimbangkan perasaan masyarakat Bali dan umat hindu. Apa yang terjadi pada UNPK gelombang pertama bulan Juli ini sungguh sudah mencederai perasaan masyarakat Pulau Dewata ini. Memang sudah ada usaha dari pihak petinggi pendidikan di Bali melakukan dan mengadakan pendekatan serta melakukan loby loby dengan pihak terkait di Jakarta. Terakhir ada kabar burung bahwa UNPK akan diundur menjadi hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sampai tanggal 22 Juli 2011. Namun kapan pastinya UNPK Paket C khusus untuk Bali ini dilaksanakan belum ada kepastiannya. Bukan bermaksud memperkeruh suasana atau membesar-besarkan atau mengompor-ngompori dari pelaksanaan UNPK yang tepat di hari besar Umat Hindu ini, dari apa yang telah diputuskan oleh pengambil keputusan di Jakarta dapat diambil kesimpulan serta dikaitkan dengan apa yang ramai dibicarakan berbagai kalangan akhir-akhir ini bahwa nilai-nilai Pancasila kini sudah mulai dilupakan dan terpinggirkan. Dan UNPK Paket C periode pertama bulan Juli ini semakin menguatkan indikasi tersebut. Para pengambil keputusan sudah tidak memiliki kepekaan sosial serta rasa keadilan dan bertoleransi dalam berbangsa dan bernegara. Namun demikian semoga ini hanyalah sebuah kealpaan sebagai manusia biasa dan bukan suatu kesengajaan apalagi ingin bermaksud mencederai masyarakat Bali cq umat Hindu di Indonesia. Semoga pada masa-masa yang akan datang dalam mengambil keputusan dalam bidang tertentu para pengambil keputusan tersebut lebih mengemukakan azas keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan seperti telah tersurat dan tersirat yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar NKRI (smt).
